Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal. 11 Agustus 1997 . SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.43/1997 TENTANG JENIS JASA LAIN YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PPh PASAL 23 (SERI PPh PASAL 23 NOMOR 09) a. PPh yang dibayarkan setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak b. Pembayaran PPh Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan c. Pembayaran PPh atas sewa tanah/ dan atau bangunan d. Pembayaran PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Penghitungan PPh Pasal 29 dilakukan dengan mengurangkan PPh terutang dengan kredit PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit Surat Perintah Membayar, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu dan Bank BUMN, terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Jadi baik dari sanksi administrasi atau sanksi pidana tersebut tidak bisa dijadikan pengurang untuk perhitungan SPT tahunan. Contoh Perhitungan PPh Pasal 28. Mari mengenal cara perhitungan pph 28 berikut ini. Pph terutang Rp100.000.000. Kredit pajak sesuai ketentuan: Pasal 21: Rp16.000.000. Pasal 22: Rp8.000.000. Pasal 23: Rp10.000.000. Pasal Cara menghitung PPh Pasal 21 sangat mudah. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: Hitunglah penghasilan bruto karyawan atau pegawai, yaitu jumlah gaji atau upah yang diterima sebelum dipotong PPh Pasal 21. Kurangkan penghasilan bruto dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto atau maksimal Rp 500.000,-. PPh Pasal 23 = Tarif x Jumlah Bruto = 15% x 10,000,000. PPh Pasal 23 = Rp 1,500,000. Total PPh Pasal 23 yang dipotong (untuk 20 orang) = 20 x Rp 1,500,000. Total PPh Pasal 23 yang dipotong (untuk 20 orang) = Rp 30,000,000. Atas pembagian dividen tersebut, PT. Pertanyaan : 1. Buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT. NYAMAN, sehingga diketahui Penghasilan Kena Pajaknya. 2. Hitunglah PPh pasal 29 untuk tahun 2009 3. Hitunglah PPh pasal 25 untuk tahun 2010 KASUS 2 PT. Dilansir dari Klikpajak.id Jasa konstruksi tidak hanya terdapat dalam PPh pasal 4 Ayat 2 namun juga dalam pasal yang berbeda yaitu PPh Pasal 23. Kesamaan itu yang mungkin menimbulkan pertanyaan akan penetapan pajak untuk suatu usaha jasa konstruksi meskipun keduanya sama-sama mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang berlaku. Atas hadiah tersebut, Indosuar wajib memotong PPh Pasal 21 sebagai berikut: 5% x Rp50.000.000,00 = Rp2.500.000,00. 15% x Rp200.000.000,00 = Rp30.000.000,00. Jadi, PPh Pasal 21 yang wajib dipotong Indosuar adalah sebesar Rp32.500.000,00. Atas pemotongan PPh Pasal 21 ini, Indosuar wajib memberikan bukti pemotongan kepada Devi. 18 May 2011 at 4:25 pm. Pasal 7. (1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk NXdD.