PengertianAnalisis Sistem. Analisis sistem ialah penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai bagian komponennya dengan maksud agar bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai macam masalah atau hambatan yang timbul pada sistem sehingga nantinya bisa dilakukan penanggulangan, perbaikan dan juga pengembangan. setabasri 14.4.12. Pengertian sistem politik menurut David Easton masih memegang posisi kunci dalam studi politik negara. Pengertian struktural fungsional dari Gabriel Almond mempertajam konsep David Easton tersebut. Sistem adalah kesatuan seperangkat struktur yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatanseperti ini termasuk dalam kapabilitas sistem politikA. regulatif B. responsif C. simbolik D. ekstraktif 4. Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi input dari sistem politik ke komunikasi politik dapat berlangsung melalui berbagai cara, kecuali. . . A. keluarga B. media massa C. rapat tahunan partai politik PengertianAdministrasi Negara. Menurut salah satu ahli, Prof Dr. Prajudi Atmosudirdjo, administrasi negara diartikan sebagai bantuan penyelenggaraan dari pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah (pejabat) tidak bisa menunaikan fungsi dan tugas kewajibannya tanpa adanya administrasi negara. Pembahasan Fungsi Sistem Sirkulasi Pada Manusia Kecuali Fungsi sistem sirkulasi antara lain: sebagai transportasi makanan, garam mineral, gas, hormon, enzim, sisa metabolisme, dan zat lainnya. sebagai penjaga suhu tubuh sebagai perlindungan sebagai penyangga (buffering). Dengan demikian, jwaban yang benar adalah B. LatihanSoal-Soal Ujian Sekolah. Pendidikan Kewarganegaraan SMA/SMK/Paket C. Tahun Pelajaran 2012/2013. 1. Budaya politik merupakan sistem kepercayaan empirik dan nilai-nilai yang menegaskan situasi dari tindakan politik yang dilakukan. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh. a. Almond dan Powell. b. 1 Pola yang tetap dari pada hubungan antar manusia. 2. Melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan,aturan-aturan dan kewenangan.[2] Menurut Almond, dalam setiap system politik mempunyai fungsi konversi yaitu : (1) fungsi artikulasi kepentingan atau tuntutan-tuntutan; (2) agregasi atau kombinasi artikulasi dan agregasi menjadi 1 Input ialah kumpulan elemen/bagian yang terdapat dalam sistem dan yang diperlukan untuk dapat berfungsinya sistem tersebut. 2. Proses ialah kumpulan elemen/bagian yang berfungsi mengubah masalah menjadi keluaran yang direncanakan. 3. Output ialah kumpulan elemen/bagian yang dihasilkan dari berlangsungnya proses dalam sistem. 4. Sisteminformasi adalah kesatuan sistem yang saling berkaitan antar komponennya untuk menghasilkan sebuah informasi dalam sebuah bidang tertentu demi mempermudah proses pemahaman informasi. Sistem informasi memiliki berbagai fungsi didalamnya seperti fungsi keuangan (finance), fungsi manajemen produksi (supply chain manajement), fungsi Sistemoperasi berperan penting dalam sistem komputer. Tanpa sistem operasi, program aplikasi tidak dapat dijalankan dalam komputer, kecuali program aplikasi pada saat melakukan booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. RTh0. Selamat datang di web digital berbagi ilmu pengetahuan. Kali ini PakDosen akan membahas tentang Sistem Politik? Mungkin anda pernah mendengar kata Sistem Politik? Disini PakDosen membahas secara rinci tentang pengertian, pengertian menurut para ahli, macam, fungsi, tujuan, ciri, model, sistem, elemen, suprastruktur, infrastruktur dan pelaksanaan. Simak Penjelasan berikut secara seksama, jangan sampai ketinggalan. Pengertian Sistem Politik Sistem politik ialah sebuah susunan aktivitas ataupun prosedur di dalam sebentuk masyarakat politik dalam otoritas dan memastikan siapa, memperoleh apa, kapan dan bagaimana. Di antara berbagai jenis prosedur bisa ditampak fenomena politik menjadi suatu gabungan prosedur tersendiri, yang berlainan dengan prosedur lainnya. Berikut ini terdapat 7 pendapat dari para ahli mengenai pengertian sistem politik, yakni sebagai berikut Menurut pendapat dari Drs. Abdul Kadir, Sistem politik ialah suatu sistem yang sah, sistem yang menjaga disiplin ataupun sistem yang mengubah dalam suatu masyarakat. Menurut pendapat dari Dr. Wiku Adisasmito, Sistem politik ialah suatu perkiraan visioner dari kekuasaan yang bertikai antara negara dan pemerintah. Menurut pendapat dari Sukarna, Sistem politik ialah suatu prosedur untuk mengoperasikan bagaimana mendapatkan suatu otoritas di dalam negara, mengoperasikan interkasi pemerintah dan rakyat ataupun sebaliknya, mengoperasikan interkasi negara dengan rakyatnya. Menurut pendapat dari Rober A. Dahl, Sistem politik ialah sistem yang konsisten dari interaksi antara masyarakat yang mengaitkansampai dengan fase spesifik, pengawasan, otoritas, yuridiksi maupun dominasi. Menurut pendapat dari David Easton, Sistem politik ialah hubungan yang digeneralisasikan dari semua perbuatan sosial sehingga makna-makna bagian secara berkuasa kepada masyarakat. Menurut pendapat dari M. Bahrudin Podomi, Sistem politik ialah susunan sistem yang berbentuk bersistem, terorganisasi dan variabel mengenai aspek-aspek internal ataupun eksternal. Menurut pendapat dari Rusadi Kantaprawira, Sistem politik ialah prosedur ataupun cara kerja selengkap fungsi ataupun kontribusi dalam susunan politik dengan berinteraksi satu sama lain dan membuktikan suatu prosedur yang tetap. Macam Macam Sistem Politik Berikut ini terdapat 2 macam macam pada sistem politik, yakni sebagai berikut Demokrasi Demokrasi ialah terdapat kewajiba rakyat untuk mengikuti perintah. namun, dalam peningkatannya, pengertian tersebut sudah mendapati banyak transformasi, terutama karena aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kediktatoran Kediktatoran ialah suatu bagian pemerintahan di mana otoritas mulia untuk berkuasa akan diduduki dan dilandaskan oleh satu orang maupun organisasi golongan kecil. Fungsi Sistem Politik Berikut ini terdapat beberapa fungsi dari sistem politk, yakni sebagai berikut Fungsi mendefinisikan keperluan, ialah fungsi yang merangkai dan mengutarakan ketentuan politik dalam suatu negara. Fungsi penggabungan keperluan, ialah fungsi yang menceraiberaikan ketentuan politik dari beragam pihak dalam suatu negara dalam beragam bergantian peraturan. Fungsi pembuatan peraturanumum, ialah fungsi untuk memikirkan beragam bergantian peraturan yang digagaskan oleh partai-partai politik dan pihak-pihak lain, untuk memilih salah satu di antaranya sebagai satu peraturan pemerintahan. Fungsi penerapan peraturan, ialah fungsi yang melakukan beragam peraturan yang sudah ditentukan oleh pihak yang Fungsi komunikasi politik ialah prosedur penyajikan informasi tentang politik dari masyarakat kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada masyarakat. Sosialisasi politik ialah prosedur pembuatan sikap dan penyesuaian politik peserta masyarakat. Tujuan Sistem Politik Berikut ini terdapat beberapa tujuan dari sistem politik, yakni sebagai berikut Menciptakan masyarakat yang damai dan makmur Meningkatkan dan memantapkan perilaku politik digolongan masyarakat secara lengkap Terseleksinya pengelola politik dari tingkat pusat samapi kawasan yang sebanding dengan perjanjian pada Undang-Undangan yang berjalan Menciptakan keinginan suatu bangsa Untuk menciptakan suatu sistem pemerintahan yang kuat dan sigap diatas latar belakang untuk melaksanakan hukum yang berjalan Ciri-Ciri Sistem Politik Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri sitem politik yaitu Semua sistem politik menjalankan fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda-beda,yang ditimbulkan karena perbedaan struktur. Semua struktur politik memiliki spesialisasi,baik pada masyarakat politik maupun modern dalam melaksanakan banyak fungsi. Model Sistem Politik Sistem politik otokrasi tradisional Sistem politik ini dicirikan dengan adanya factor seperti kebaikan bersama,identitas bersama,hubungan kekuasaan,legitimasi kekuasaan,dan hubungan ekonomi dan politik. Sistem politik Totalite Sistem politik ini menekankan pada konsensus total dalam masyarakat baik konflik dengan musuhnya didalam maupun diluar negeri. Sistem Politik Indonesia Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Para Bapak Bangsa the Founding Fathers yang meletakkan dasar pembentukan negara Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat RIS selama tujuh bulan 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950, namun kembali ke bentuk pemerintahan republik. Setelah jatuhnya Orde Baru 1996 – 1997, pemerintah merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan. Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah Ide kedaulatan rakyat Negara berdasarkan atas hukum Bentuk Republik Pemerintahan berdasarkan konstitusi Pemerintahan yang bertanggung jawab Sistem Perwakilan Sistem peemrintahan presidensiil Elemen Sistem Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik serta lingkungan. Berikut penjelasan mengenai elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem Tujuan Setiap sistem memiliki tujuan Goal, entah hanya satu atau mungkin banyak. Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda. Masukan Masukan input sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud tampak secara fisik maupun yang tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi misalnya permintaan jasa pelanggan. Proses Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai, misalnya berupa informasi dan produk, tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak berguna, misalnya saja sisa pembuangan atau limbah. Pada pabrik kimia, proses dapat berupa bahan mentah. Pada rumah sakit, proses dapat berupa aktivitas pembedahan pasien. Keluaran Keluaran output merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya. Batas Yang disebut batas boundary sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem lingkungan. Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan sistem. Sebagai contoh, tim sepakbola mempunyai aturan permainan dan keterbatasan kemampuan pemain. Pertumbuhan sebuah toko kelontong dipengaruhi oleh pembelian pelanggan, gerakan pesaing dan keterbatasan dana dari bank. Tentu saja batas sebuah sistem dapat dikurangi atau dimodifikasi sehingga akan mengubah perilaku sistem. Sebagai contoh, dengan menjual saham ke publik, sebuah perusahaan dapat mengurangi keterbatasan dana. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik Mekanisme pengendalian control mechanism diwujudkan dengan menggunakan umpan balik feedback, yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Lingkungan Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang merugikan tentu saja harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem, sedangkan yang menguntungkan tetap harus terus dijaga, karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup sistem. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Indonesia Berikut ini adalah siprastruktur dan Infrastruktur Politik Indonesia yaitu 1. Suprastruktur Politik Indonesia Suprastruktur politik Indonesia yaitu lembaga negara yang formal, yang keberadaannya diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Suprastruktur politik Indonesia terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Suprastruktur berkaitan dengan suasana kehidupan politik negara. Suprastruktur disebut juga struktur politik pemerintahan dan negara, yang berarti sebagai lembaga negara yang formal, yang keberadaannya diatur oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dalam suprastuktur politik terdapat komponen-komponen, dimana komponen tersebut dalam hal kompekls yang berhubungan tentang lembaga-lembaga negara, tugas, fungsi, dan hubungan dengan lembaga negara lain. Ada 3 Macam Suprastruktur Politik Indonesia adalah sebagai berikut. Lembaga Eksekutif. Lembaga Legislatif. Lembaga Yudikatif. Berikut ini uraian tentang lembaga-lembaga negara yang termasuk suprastruktur politik di indonesia. Presiden dan Wakil Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Dewan Perwakilan Daerah DPD. Mahkamah Agung MA. Mahkamah Konstitusi MK. Komisi Yudisial KY. Badan Pemeriksa Keuangan BPK. 2. Infrastruktur Politik Indonesia Infrastruktur politik adalah struktur politik kemasyarakatan. Infrastruktur politik sering disebut socio-political sphere yang berarti suasana kehidupan politik rakyat yang terdapat didalam masyarakat dan yang memberikan pengaruh terhadap tugas-tugas lembaga-lembaga negara pemerintahan. Infrastruktur politik indonesia adalah suasana kehidupan politik rakyat indonesia yag terdapat di dalam masyarakat indonesia memberikan pengaruh terhadap tugas-tugas lembaga negara indonesia dalam menjalankan pemerintahan indonesia. Lima komponen yang tergolong dalam infrastruktur kelompok kekuatan politik dalam masyarakat sebagai berikut. Partai Politik PARPOL. Kelompok Kepentingan interst group. Kelompok Penekan pressure group. Media Komunikasi Politik media political communication. Tokoh Politik. Pelaksanaan Sistem Politik di Indonesia Pembagian sistem politik menurut Samuel Hutington, yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik nondemokrasi. Indonesia menganut sistem politik demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila di indonesia di dasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Dalam demokrasi pancasila setiap individu diberi kebebasaan dengan didasari tanggung jawab sosial dan dijiwai semangat kekeluargaan, sehingga dalam pelaksanaannya Demokrasi Pancasila tidak mengenal tirani minoritas ataupun dominasi mayoritas. Demikian Penjelasan Materi Tentang Sistem Politik Pengertian, Pengertian Menurut Para Ahli, Macam, Fungsi, Tujuan, Ciri, Model, Sistem, Elemen, Suprastruktur, Infrastruktur dan Pelaksanaan Semoga Materinya Bermanfaat Bagi Siswa-Siswi. BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Seperti yang kita ketahui sebelumnya, berkaitan dengan materi yang disampaikan diawal perkuliahan mengenai pengertian Sistem Politik dan sistemnya secara detai. Yang akan kami jelaskan pada pembahasan kali ini mengenai Input yang terdapat pada Sistem Politik. masukan yang berfungsi sebagai energi atau bahan bakar untuk menjamin kelangsungan hidup suatu sistem politik. Baik input yang terdapat di dalam sistem politik yang berasal dari lingkungan sistem politik maupun berasal dari dalam sistem politik itu sendiri. Kita dapat memahami bagaimana fungsi berproses dalam menghasilkan kebijakan dan kinerja, proses fungsi perlu dipelajari karena mereka memainkan peranan dalam mengarahkan pembuatan kebijakan. Fungsi sering diartikan sebagai perbuatan, kegiatan atau pengaruh. Fungsi dapat bersifat nyata manifest dapat juga bersifat tidak nyata laten.Fungsi-fungsi Input meliputi sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, komunikasi politik. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam pembahasan ini akan dibahas rumusan masalah sebagai berikut Apakah yang dimaksud dengan artikulasi kepentingan politik? Apakah yang dimaksud dengan agregasi kepentingan politik? Berilah contoh kasus dari artikulasi dan agregasi kepentingan politik! TUJUAN MASALAH Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam pembahasan ini akan dibahas tujuan pembahasan sebagai berikut. Untuk mengetahui dan memahami pengertian artikulasi kepentingan Untuk mengethaui dan memahami pengertian agregasi kepentingan Supaya bisa mengaplikasikan teori kedalam contoh kasus. BAB II PEMBAHASAN Pengertian Input dan Output Politik Sebelum membahas fungsi-fungsi input dan output sistem politik, terlebih dahulu akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan input dan output. Yang dimaksud dengan input[1] adalah masukan yang berfungsi sebagai energi atau bahan bakar untuk menjamin kelangsungan hidup suatu sistem politik. Adapun input yang terdapat di dalam sistem politik ini berasal dari lingkungan sistem politik maupun berasal dari dalam sistem politik itu sendiri. Input yang masuk ke dalam sistem politik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu input yang berupa tuntutan dan input yang berupa dukungan. Sedangkan output adalah hasil atau konsekuensinya dari bekerjanya suatu sistem politik. Hasil atau konsekuensi dari bekerjanya sistem politik yang disebut itu mempunyai arti penting bagi masyarakat dari sistem politik bersangkutan. Yang berupa keputusan atau kebijaksanaan yang yang sifatnya otoritatif yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Jenis jenis Input Input tuntutan dan input dukungan, kedua jenis inilah yang memberikan bahan mentah atau informasi yang harus di proses oleh sistem politik, dan merupakan energi yang senantiasa dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan hidup sistem politik. Adapun input yang berupa tuntutan yang berasal dari lingkungan atau eksternal, dimana kita memandang lingkungan bukan hanya sekedar kumpulan peritiwa yang campur baur melainkan memandang sebagai sistem yang dengan mudah kita bisa membedakan dengan sistem yang lainnya yang selain itu dapat mempengaruhi pembentukan tuntutan yang masuk ke dalam sistem politik. Sedangkan input tuntutan yang berasal dari internal, suatu tuntutan yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan politik diantara anggota-anggota sistem politik itu sendiri sebagai akibat dari rasa ketidakpuasan atas hubungan-hubungan itu.[2] Namun, dari tuntutan tersebut yang tidak serta merta berubah akan menjadi issue politik yang biasanya terjadi karena mendapat dukungan dari sekelompok besar lain dengan yang mendapat dukungan dari sekelompok kecil dengan pengajuan tuntutan yang bertele-tele tidak akan menjadi issue yang besar. Maka, issue politik adalah suatu tuntutan yang ditanggapi oleh anggota-anggota masyarakat, dan oleh mereka dianggap sebagai suatu hal yang penting untuk dibahas melalui saluran yang resmi dari sistem politik. Agar tetap menjadi keberlangsungan fungsinya sistem politik, maka membutuhkan energi dalam bentuk tindakan-tindakan atau pandangan yang memajukan, hal tersebut yang merupakan input dukungan. Yang dibedakan menjadi dua macam[3]. Pertama, bentuk dukungan yang nyata dan terbuka; yaitu tindakan atau tingkah laku yang mendorong tercapainya tujuan atau kepentingan pihak lain, seperti dalam tindakan membela atau mempertahankan suatu kebijakan yang dibuat oleh pihak berwenang. Kedua, bentuk dukungan yang tidak terwujud menurut David Easton dapat berupa fikiran atau perasaan dengan kesediaan bertindak untuk orang lain, seperti kesetiaan seseoang ke dalam suatu partai politik tertentu. Fungsi Input dan Output Semua fungsi input, berada pada sektor kehidupan politik masyarakat dan dimiliki oleh semua komponen yang menjadi unsur pembentuk sektor kehidupan politik masyarakat. Perbedaan penuaian fungsi oleh komponen dalam infrastruktur politik lapian atas bergantung pada pengertian tiap komponen dan juga bergantung pada peranan riil komponen dominan di dalamnya Gabriel. A. Almond dalam bukunya “The Political of the Development Areas” mengatakan bahwa fungsi input dan output sebagai berikut .Fungsi Input Sosialisasi Politik Dimana Gabriel A. Almond mengemukakan pendapatnya bahwa sosialisasi politik menunjukkan pada proses dimana sikap politik dan tingkah laku di peroleh, yang juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan politik kepada generasi berikutnya. Lain denga pengertian Mechael Rush dan Philiph Althop, menjelaskan bahwa sosialisasi politik adalah proses oleh pengaruh seseorang bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukkan sifat persepsi mengenai politik serta reaksinya terhadap gejala politik. Sehingga sosialisasi ini merupakan suatu proses dimana seseorng mampu mempelajari dan menumbuhkan pandangannya mengenai politik. Sosialisasi politik menyangkut dua hal yakni; berlangsung secara terus menerus selama hidup seseorang dan dapat mengambil bentuk transmisi atau pengajarang yang langsung maupun tidak. Pentingnya sosialisasi dalam politik adalah Sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar. Memebrikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu/kelompok dalam batas-batas yang luas. Sosialisasi tidak perlu dibatasi pada usia remaja saja karena hal ini berlangsung sepanjang hidup. Sosialisasi merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial. Dengan adanya sosialisasi kita mampu menyampaikan pengetahuan politik kepada khalayak sehingga masyarakat memiliki sudut pandangnya masing-masing terhadap sistem politik. Karena untuk dapat menyampaikan nilai-nilai, pandangan-pandangan sikap maupun keyakinan politik diperlukan sarana. Sedangkan sarana menurut Gabirel. A. Almond yaitu keluarga, sekolah, kelompok bergaul atau bermain, pekerjaan, media massa, dan kontak politik langsung. Rekruitmen Dapat diartikan sebagai perekrutan individu yang berbakat untuk menduduki jabatan politik atau pemerintahan, dengan cara yang ditempuh bisa melalui kontak pribadi, persuasi dan juga dapat diusahakan menarik golongan muda untuk dididik menjdi kader dimasa yang akan datang yang juga diharapkan mampu menduduki jabatan politik atau jabatan pemerintahan. Yang tak jarang dalam perekruitan melalui jalan perebutan kekuasaan. Hal ini biasanya dilakukan secara radikal pada personil tingkat elit politik dalam partisipasi politiknya. Dalam perekruitan sendiri terbagi atas dua cara, pertama secara terbuka yaitu dengan adanya perekruitan terbuka bagi seluruh warga negara dengan memenuhi syarat yang dietntukan, kedua secara tertututp yaitu individu tertentu saja yang dapat menduduki jabatan dalam kancah politik sehingga sangat kecil kesempatan bagi anggota masyarakat. Artikulasi Kepentingan Salah satu yang lazim ditempuh oleh suatu masyarakat untuk dapat memenuhi kepentingannya dengan cara mengartikulasi atau mengemukakan kepentingannya kepada badan politik atau pemerintahan yang berwenang untuk membuat keputusan atau kebijakan. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh sruktur yang disebut dengan interest group atau kelompok kepentingan. Interst group dalam menampung kepentingan masyarakat yang diajukan kepada kelompok yang selanjutnya mereka rumuskan. Setela dirumuskan maka diajukan kepada badan yang berwenang lalu di proses dan dibuat alternatif keputusan. Pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan dapat bersifat menolong masyarakat dan bisa pula dinilai sebagai kebijaksanaan yang justru menyulitkan masyarakat. Oleh karena itu warga negara atau setidak-tidaknya wakil dari suatu kelompok harus berjuang untuk mengangkat kepentingan dan tuntutan kelompoknya, agar dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijaksanaan negara. Wakil kelompok yang mungkin gagal dalam melindungi kepentingan kelompoknya akan dianggap menggabungkan kepentingan kelompok, dengan demikian keputusan atau kebijaksanaan tersebut dianggap merugikan kepentingan kelompoknya. Bentuk artikulasi yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada para anggota dewan legislatif, atau kepada Kepala Daerah, Kepala Desa, dan seterusnya. Kelompok kepentingan yang ada untuk lebih mengefektifkan tuntutan dan kepentingan kelompoknya, mengelompokkan kepentingan, kebutuhan dan tuntutan kemudian menyeleksi sampai di mana hal tersebut bersentuhan dengan kelompok yang diwakilinya. Artikulasi kepentingan sudah ada sepanjang sejarah dan kelompok kepentingan akan semakin tumbuh seiring semakin bertambahnya kepentingan manusia, jadi kelompok kepentingan hanya ingin mempengaruhi pembuatan keputusan dari luar, sedangkan partai politik dari dalam. Berbagai macam kepentingan dapat kita temukan pada setiap masyrakat di manapun mereka berada. Kepentingan-kepentingan tersebut pada hakekatnya merupakan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang bersangkutan. Cara yang ditempuh oleh suatu masyarakat untuk dapat memenuhi kepentingan mereka adalah dengan mengartikulasikan kepentingan-kepentingan tersebut kepada badan-badan politik atau pemerintah yang berwenang umtuk membuat sebuah keputusan atau sebuah kebijaksanaan. Kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut diartikulasikan oleh berbagai lembaga, badan atau kelompok dengan berbagai macam cara. Lembaga-lembaga, badan-badan ataupun kelompok-kelompok yang mengartikulasikan kepentingan-kepentingan masyarakat tadi dibentuk oleh pihak swasta masyarakat sendiri maupun yang dibentuk oleh pihak pemerintah, yang perlu diperhatian di dalam hal ini adalah fungsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, badan-badan atau kelompok-kelompok didalam mengartikulasikan kepentingan-kepentingan yang terdapat didalam masyarakat. Fungsi artikulasi kepentingan ini biasanya dilakukan oleh struktur yang disebut dengan Interest Group atau kelompok kepentingan. Contohnya Di Inggris, Partai Konservatif harus bersaing dengan Partai Buruh dan Liberal dalam memperoleh dukungan dari berbagai kelompok kepentingan di negaranya. Dalam usaha memenangkan persaingan partai konservatif mengundang kelompok-kelompok ekonomi, regional,atau lokal untuk menyatakan keinginan mereka dan untuk ikut mempengaruhi kebijaksanaan Partai Konservatif melalui kegiatan-kegiatan perkumpulan masyarakat dan konferensi tahunan partai dan dalam komite-komite Partai Konservatif yang ada dalam parlemen. Partai Konservatif bisa melakukan tawar-menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan itu tetapi tidak bisa menguasainya. Seperti disebut diatas bahwa artikulasi kepentingan itu dilakukan oleh interest group. Interest group pada awalnya menampung kepentingan-kepentingan yang diajukan masyarakat. Kemudian kelompok-kelompok kepentingan itu membuat rumusan untuk kepentingan-kepentingan tersebut. Kemudian disampaikan kepada badan-badan politik maupun pemerintah yang berwenang untuk membuat sebuah kebijaksanaan, dan diharapkan akan memperoleh tanggapan yang mungkin sekali dapat berwujud sebuah kebijaksanaan yang memungkinkan terpenuhinya kepentingan-kepentingan masyarakat tadi. Adapun kelompok kepentingan pada umumnya dibedakan menjadi empat jenis,yaitu a. Kelompok kepentingan anomik, b. Kelompok kepentingan non asosiasional, c. Kelompok kepentingan institusional, dan d. Kelompok kepentingan asosiasional Setiap kelompok kepentingan memiliki style tersendiri untuk menyampaikan artikulasinya. Pelaksanaan artikulasi kepentingan secara manifest/tegas, merupakan artikulasi kepentingan yang dirumuskan secara jelas/eksplisit ke dalam sistem politik, sedangkan artikulasi secara latent/ tidak tegas yaitu dengan menyatakan kepentingannya berupa perasaan atau tingkah laku yang kemudian ditransmisikan ke dalam sistem politik, jika suatu negara di dominasi artikulasi yang bersifat latent maka akan berdampak yang menyulitkan elit politik untuk menafsirkan kepentingan secara akurat dan seksama. Yang sebenarnya perbedaan dari keduanya hanya dalam perumusan dan cara penyampaian kepentingannya. Lalu tuntutan khusus/ specific penyampaian masyarakat yang bersifat khusus, sedangkan secara diffuse menunjukkan pada pernyataan yang menginginkan perubahan. Dan selanjutnya artikulasi secara umum/general kepentingan yang ditujukan kepada kepentingan orang banyak/masyarakat. Sebagai contoh, kepentingan atau tuntutan masyarakat yang dinyatakan secara umum adalah tuntutan kepada orang-orang kaya untuk dikenakan pajak yang tinggi. Jadi kepentingan atau tuntutan yang di partikulasikan atau dinyatakan secara umum ini menunjukan kepada tuntutan orang banyak atau sekelompok besar warga masyarakat. Sedangkan contoh mengenai kepentingan atau tuntutan yang dinyatakan secara khusus adalah tuntutan seseorang tertentu atau suatu keluarga tertentu untuk diberikan pengecualian yang menyangkut masalah pengaturan imigrasi. Jadi ini dapatlah dinyatakan menunjukan kepada kepentingan atau tuntutan perseorangan atau kelompok kecil tertentu saja. Selain tingkat kekhususan gaya daripada artikulasi kepentingan ini juga dapat dibedakan menurut sifat dari kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan. Agregasi Kepentingan Dalam Sistem Politik Indonesia karya Rusadi Kantaprawira agregasi kepentingan yaitu menyalurkan segala hasrat/aspirasi dan pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan regime atau pemegang kekuasaan yang berwenang authorities agar tuntutan demand atau dukungan support menjadi perhatian dan menjadi keputusan politik . Politik memiliki berbagai macam cara untuk mengagregasikan kepentingan atau tuntutan yang telah diartikualsikan oleh kelompok kepentingan, lembaga maupun organisasi lainnya. Oleh karena itu mengubah atau mengkonversikan tuntutan-tuntutan samapai menjadi alternatif kebijaksanaan umum disebut agregasi kepentingan[4]. Memang agregasi kepentingan ini dijalankan oleh birokrasi dan partai politik, akan tetapi perlu mengenai style dan agregasi kepentingan itu sendiri. Sedikitnya kita mengenal tiga agregasi kepentingan, yakni “pragmatic bargaining, absolute-value orientd, tradisionalistic”. Untuk tipe agregasi pragmatic bargaining yaitu akan menghasilkan berbagai macam alternatif kebijaksanaan sebagai hasil dari bermacam-macam tuntutan yg datang dari masyarakat. Lalu untuk ipe agregasi absolute value oriented yaitu menolak untuk mengadakan kompromi dan penolakannya tersebut dilakukan untuk menampung berbagai macam kepentingan yang ada di dalam masyarakat, tipe ini cenderung lebih rasionalisme yang kaku dengan mengagregasikan secara tepat dan seksama yang sesuai dengan cara penyelesaian secara logis dan teoritis. Dan yang terakhir tipe tradisionalistic yang pada umumnya lebih menggunakan pola-pola masa lalu dalam mengusulkan alternatif kebijakan untuk masa depan. Agregasi yang dijalankan menurut tipe ini lebih kepada anggota masyarakat dijalankan dengan pola sosial ekonomi yang tradisional. Yang dimaksud pragmatic bargaining adalah berbagai macam kepentingan maupun tuntutan yang datang dari masyarakat sering di kombinasikan sehingga sampai menjadi beberapa macam alternatif kebijaksanaan. Sedangkan yang dimaksud Absolute value oriented adalah kebalikan dari pragmatic bargaining. Didalam Absolute value oriented para agregator dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan agregasi kepentingan dengan menggunakan penyelesaian secara logis. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa gaya ini dalam mengagregasikan kepentingan berdasarkan cara yang logis dan yang terakhir adalah gaya Tradisionalistic. Gaya ini pada umumnya mengandalkan diri pada pola-pola masa lalu dalam mengusulkan alternatif-alternatif kebijaksanaan untuk masa yang akan datang. Jadi untuk menentukan alternatif-alternatif kebijaksanaan yang akan diambil didasarkan pada pola-pola yang ada dimasyarakat masa lalu. Agregasi yang dijalankan pada gaya ini adalah merupakan cara yang khas yang mana energi sebagian besar anggota masyarakat dijalankan dengan pola-pola sosial ekonomi yang tradisional. Dalam masyarakat-masyarakat demokratis, partai sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam merumuskan program politik dan menyampaikan usulan pada badan legislatif, dan calon-calon yang diajukan oleh partai untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar-menawar dengan kelompok kepentingan, untuk mengetahui apakah kelompok kepentingan itu mendukung calon tersebut. Sebagai contoh Partai Konservatif Partai yang kuno, otoriter di Inggris dalam menjalankan fungsi agregatif berdasar sitem pasar. Para pemimpin partai menawarkan RUU apabila mereka sedang berkuasa, atau mengusulkan alternatif kebijaksanaan bila sedang menjadi partai oposisi. Dalam kedua keadaan itu partai harus aktif dalam proses tawar-menawar dengan kelompok kepentingan, memberikan tawaran yang menarik guna mencari dukungan dunia usahawan maupun perburuhan, dunia industri, maupun dukungan dari berbagai wilayah dan sebagainya. Tetapi sekali lagi harus diperhatikan bahwa partai ini harus bersaing dengan Partai Buruh maupun Partai Liberal. Dengan demikian nampak bahwa alternatif-alternatif kebijaksanaan itu dirumuskan secara terbuka dan menjadi isu yang diperdebatkan di parlemen, media komunikasi, dan secara informal antar personal saja. Agregasi kepentingan juga dijalankan dalam sistem-sistem politik yang tidak memperbolehkan persainagan partai-partai secara terbuka. Contohnya seperti di Uni Soviet pada masa lalu, fungsi agregasi terjadi di tingkat-tingkat atas partai komunis Uni Soviet maupun dalam birokrasi dan di berbagai jabatan militer. Tuntutan dan kebutuhan dari rakyat, keinginan elit partai akan investasi demi pertumbuhan ekonomi, dan tuntutan dari militer akan pengembangan persenjataan digabungkan dan dimusyawarahkan oleh birokrasi pemerintahan, birokrasi partai, dan akhirnya oleh organ pembuat kebijaksaan tertinggi dari PKUS, yaitu Politbiro. Tetapi persaingan untuk memenangkan alternatif-alternatif kebijaksanaan itu terjadi di tingkat bawah. Komunikasi Politik Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi input dari sistem politik, dimana komunikasi politik ini menggambarakan proses penyampaian informasi politik sebagaimana Alfian kemukakan Sedangkan fungsi output politiknya sendiri, terdiri atas Pembuatan Peraturan Penerapan Peraturan Ajudikasi Peraturan Contoh Kasus Pada tahun 2005 yang lalu kita sering mendengar dan melihat di televisi banyak kelompok-kelompok masyarakat dan himpunan-himpunan mahasisiswa turun kejalan untuk berdemo menentang rencana pemerintah menaikan harga BBM yang dirasakan sangat membebani rakyat kecil. Dari contoh kasus tersebut dapat kita analisa menjadi dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bisa menjadi agregasi kepentingan, kemungkinan yang kedua bisa juga menjadi artikulasi kepentingan. Maksudnya adalah apabila tuntutan mahasiswa atau kelompok masyarakat itu ditanggapi dan dijadikan sebuah kebijakan yang menguntungkan masyarakat, dalam hal ini kenaikan harga BBM tidak jadi naik maka akan menjadi sebuah agregasi kepentingan. Namun apabila tuntutan tersebut tidak diindahkan oleh pemerintah akan menjadi sebuah artikulasi kepentingan. Sumber kasus [1] Haryanto, Sistem Politik Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1982, Rusadi Kantaprawira., Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar, Sinar Baru, Bandung, 1985, 65. Moechtar Mas’oed dan Collin Mac Andrews eds, Perbandingan Sistem Politik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1986, [2] Haryanto, ibid, Moechtar Mas’oed, ibid, [3] Haryanto, opcit, [4][4] Gabriel Almond, yang dikutip Arif Rahman, opcit 75. Soal PPKN tentang bab sistem politik di Indonesia yang ada pada artikel ini tersusun atas dasar beberapa materi, antara lain a. Definisi atau pengertian sistem politik b. Sistem politik indonesia c. Lembaga politik indonesia d. Peran serta dalam sistem politik di Indonesia Materi tersebut biasanya dipelajari di SMA/MA pada mata pelajaran PPKN di SMA/MA. Silahkan buka soal lain yang ada kaitannya dengan mata pelajaran PPKN di bawah ini Soal berbentuk pilihan ganda multiple chioce dan soal uraian atau esai merupakan jenis soal yang ada pada artikel ini. Langsung saja, berikut ini soal tentang sistem politik yang ada di Indonesia. Soal Pilihan Ganda Sistem Politik di Indonesia 1. Perhatikan sistem politik berikut! 1 Sistem politik yang menjaga keseimbangan antara consensus dan konflik 2 kebutuhan pada nilai-nilai moral lebih dipentingkan dari pada kebutuhan material. 3 hanya memberikan toleransi kepada konflik yang tidak menghancurkan sistem. 4 sangat menekankan consensus total 5 menyediakan prosedur dan mekanisme yang menyalurkan dan mengatur konflik sampai pada tahap penyelesaian konsensus Berdasarkan pernyataan di atas, yang cocok sistem politik demokrasi yaitu .... 2. Perhatikan! Unsur pokok dalam sistem politik ditunjukkan oleh ... . 3. Fungsi sistem poliitik yang merupakan suatu output, antara lain … d. melegitimasi kebijakan pemerintah 4. Lembaga di bawah ini yang pada dewasa ini dikategorikan sebagai suprastruktur politik di Indonesia, antara lain …. a. LSM, LBH, dan tokoh politik c. presiden, DPR , dan MA d. lembaga peradilan umum, militer, dan agama e. partai politik dan kelompok penekan 5. Berbagai lembaga yang keberadaanya diatur dalam UUD disebut lembaga …. 6. Salah satu bukti keseimbangan dalam pembagian kekuasaan antara presiden dan DPR dalam membuat undangundang tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal …. 7. Partai politik sebagai alat demokrasi memiliki fungsi sebagai …. a. wadah untuk mendidik kesadaran politik rakyat b. sarana pemerintah untuk menjalankan kekuasaannya c. alat control bagi penyelenggara pemerintahan d. oposisi rakyat terhadap pemerintah yang berkuasa e. lembaga pemerintah nonformal yang diakui 8. Secara garis besar struktur politik di suatu negara di mana kelompok orang yang jumlah anggotanya hanya sedikit, terdiri atas tokoh/elit politik tetapi memegang kekuasaan pemerintahan negara disebut …. 9. Selain partai politik yang resmi, ada pula organisasi abstrak yang tidak resmi, namun sangat menguasai keadaan sebagai elite power. Kelompok ini disebut …. 10. Berikut ini fungsi dari lembaga infrastruktur adalah …. a. penentu berlakunya kebijakan pemerintah b. pihak penekan kebijakan pemerintahan atau negara c. penyeimbang kewenangan pemerintah e. pelaksana kebijakan pemerintah 11. Suprastruktur politik menjalankan fungsi out put dalam sistem politik, yaitu .... e. melaksanakan pengawasan 12. Insfrastruktur politik menjalankan fungsi input dalam sistem politik yang berupa pengajuan kepentingan. Infrastruktur politik yang menjalankan fungsi ini adalah …. 13. Infrastruktur politik memiliki arti …. a. lembaga politik yang melakukan pengawasan b. suatu mesin politik formal d. bangun politik bawah atau mesin politk informal e. lembaga yang melaksanakan pemerintahan 14. Lembaga formal yang mempunyai fungsi melaksanakan peraturan perundang- undangan di dalam suprastruktur politik yaitu …. 15. Lembaga politik negara yang secara formal sebagai suprastruktur politik yaitu…. a. Presiden, MA, MPR, DPR, BPK b. DPR, MPR, MA, Presiden, dan Parpol c. MPR, DPR, Presiden, Ormas MA, d. MPR, DPR, MA, Ormas, DPD e. MPR, MA, Parpol, DPR, DPD 16. Infrastruktur politik yang menjalankan fungsi input dalam sistem politik yang berupa pengajuan kepentingan yaitu .... 17. Pemerintah atau eksekutif merupakan suprastruktur politik yang dalam arti sempit terdiri dari .... c. eksekutif dan kelompok penekan d. presiden, wakil presiden dan para menteri e. legislatif dan yudikatif 18. Sistem politik yang hanya ditentukan oleh satu orang dan cenderung diktator adalah sistem politik …. 19. Dalam sistem politik di Indonesia presiden, wakil presiden dibantu para menteri dan seluruh aparat birokrasi pemerintahan di bawahnya bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi ... a. semua jawaban di atas benar b. menerapkan kebijakan umum c. memadukan berbagai kepentingan dalam masyarakat d. mengadili pelanggar kebijakan umum e. merumuskan kepentingan yang berkembang di masyarakat 20. Salah satu contoh kelompok kepentingan yang memiliki fungsi-fungsi politik dan sosial adalah kelompok …. 21. Salah satu tujuan perlunya masyarakat memiliki partisipasi politik dalam kehidupan bernegara adalah …. a. mengadakan pengawasan terhadap setiap keputusan pemerintah b. untuk mempengaruhi pemilihan pejabat publik c. mewujudkan sistem politik yang berbasis pada perwakilan rakyat d. melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab e. untuk mengawasi sekaligus mengontrol setiap peraturan yang ada 22. Segala aktivitas atau cara yang berhubungan dengan kekuasaan yang dipakai untuk mewujudkan tujuan disebut …. 23. Berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam pelaksanaan lembaga kekuasaan negara menerapkan sistem .... 24. Presiden menurut konstitusi RIS 1949 adalah .... a. bertanggung jawab kepada senat b. kepala pemerintahan negeri d. bertanggung jawab kepada DPR e. panglima tertinggi Angkatan Bersenjata 25. Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah UUD 1950 menganut sistem pemerintahan .... 26. Pengertian politik praktis adalah …. a. aktif menjadi anggota partai politik atau orsospol b. aktif dalam pemberontakan c. mencoblos salah satu tanda gambar pemilu d. aktif menjadi panitia pemilu e. aktif menjadi anggota dewan 27. Partai politik merupakan jembatan atau penghubung antara …. a. pemerintah satu dengan pemerintah yang lain b. masyarakat satu dengan yang lain c. individu dengan organisasi massa d. masyarakat dengan pemerintah e. organisasi dengan negara 28. Kegiatan seperti mengeluarkan pendapat, berorganisasi, menggunakan hak pilih, mengambil keputusan merupakan hak warga negara sebagai ... . 29. Pelaksanaan pemilu dalam satu negara yang menganut sistem politik demokrasi adalah …. a. pemilu untuk memilih satu partai yang kuat b. pemilu untuk memperkuat keabsahan negara d. pemilu yang tidak demokratis e. pemilu yang membatasi hak pilih warga negaranya 30. Negara yang menganut sistem politik demokrasi menjamin kebebasan individu dalam hal-hal berikut, kecuali…. a. menggunakan sarana umum tanpa batas e. memperoleh penghidupan yang layak Soal Esai / Uraian Sistem Politik di Indonesia 1. Sebutkan lembaga kekuasaan negara di Indonesia! 2. Sebutkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sistem politik! 3. Mengapa hanya lembaga yang termasuk suprastruktur politik saja yang diatur dalam UUD RI Tahun 1945? 4. Bagaimanakah sistem politik demokrasi yang diterapkan di Indonesia? 5. Mengapa sistem politik setiap negara berbeda-beda? Soal mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bab Sistem Politik yang ada di Indonesia telah kami bagikan kepada para pembaca. Silahkan download soal di atas melalui link berikut. Download Soal